Catatan Refleksi: Harga Sebuah Kesadaran dan Pengakuan atas Kelalaian Negara

 

Di balik euforia masyarakat atas pencabutan izin 28 perusahaan itu, ada keheningan yang seharusnya membuat kita berhenti sejenak dan bertanya. Keputusan ini memang terasa seperti kemenangan, seolah keadilan akhirnya berpihak pada alam dan rakyat. Namun di balik sorak lega itu, tersimpan duka yang tak bisa dihapus oleh kebijakan apa pun.

Keputusan Pemerintah mencabut izin usaha perusahaan itu bukanlah kisah tentang ketegasan semata. Ia adalah kisah tentang keterlambatan, tentang negara yang akhirnya bergerak setelah ribuan nyawa menjadi harga yang harus dibayar. Keputusan ini lahir bukan dari kesadaran yang tumbuh sejak awal, melainkan dari jeritan bumi yang runtuh dan manusia yang dikorbankan.

Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bencana bukan sekadar peristiwa alam. Ia menjelma menjadi duka kolektif. Berdasarkan data BNPB, 1.189 nyawa melayang: 550 di Aceh, 375 di Sumatera Utara, dan 231 di Sumatera Barat. Angka-angka itu bukan statistik kosong. Di baliknya ada ayah yang tak pernah pulang, ibu yang terpisah dari anaknya, dan anak-anak yang tumbuh tanpa pelukan orang tua. Masih ada 141 orang yang hingga kini tak ditemukan, seolah ditelan bumi, serta 195.542 jiwa yang kehilangan rumah, kehilangan rasa aman, dan dipaksa menjalani hidup sebagai pengungsi.

Maka betapa mahalnya keputusan Pemerintah ini. Ia ditebus dengan ribuan nyawa dan air mata rakyat. Ia menimbulkan pertanyaan yang menyakitkan: mengapa kebijakan baru lahir setelah ribuan korban melayang? Apakah keselamatan rakyat memang harus menunggu bencana besar agar dianggap mendesak? Apakah negara selalu menunggu korban berjatuhan sebelum berani berpihak pada lingkungan dan kehidupan?

Pencabutan izin perusahaan yang melanggar aturan pemanfaatan hutan hari ini adalah langkah yang benar, tetapi ia juga menjadi 'pengakuan diam-diam' bahwa negara pernah lalai. Bahwa selama bertahun-tahun, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan jabatan, dibiarkan mengalahkan akal sehat dan nurani. Keputusan ini seharusnya menjadi titik balik, bukan sekadar reaksi sesaat. Sebab jika tidak, tragedi ini hanya akan menjadi catatan duka yang berulang, dan lagi-lagi, rakyatlah yang membayar harga paling mahal: nyawa mereka sendiri.

Refleksi ini bukan untuk meredam harapan, melainkan untuk menjaga ingatan. Jangan sampai euforia membuat kita lupa bahwa 1.189 nyawa adalah harga yang terlalu mahal untuk sebuah kesadaran. Keputusan ini harus menjadi awal perubahan yang substantif, bukan sekadar penenang sesaat, apalagi sekadar komoditas citra politik di atas pusara rakyat.(*)